Penguatan Kiprah Politik Perempuan

  Rabu, 27 Maret 2019   Redaksi AyoBandung.Com
Hamidah Abdurahman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah merumuskan beberapa ketentuan tentang kuota 30% perempuan.

Dalam catatan hasil pemilu, penerapan kebijakan afirmatif dalam tiga pemilu terakhir (2004, 2009, 2014) menunjukkan adanya pencapaian keterwakilan perempuan di legislatif.

Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama di Era Reformasi dan tanpa afirmasi, jumlah perempuan terpilih di DPR hanya 9 persen (46 dari 500). Saat kebijakan afirmasi perempuan pertama kali diterapkan pada Pemilu 2004, terjadi peningkatan jumlah perempuan terpilih di DPR: 65 orang dari 550 anggota DPR (11,8 persen).

Afirmasi plus (30 persen dan penempatan 1 dari 3) pada Pemilu 2009 memberikan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Jumlah perempuan terpilih mencapai persentase tertinggi yaitu 18 persen (101 dari 560). Namun, pada Pemilu 2014 dengan aturan afirmasi plus yang sama, jumlah perempuan terpilih di DPR turun menjadi 97 orang (17,3 persen).

Eksistensi perempuan di ranah politik yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kesetaraan dan keadilan yang berujung kepada pengambilan jaminan kepentingan perempuan.

Rendahnya keterwakilan perempuan di bidang politik disebabkan: Pertama, masih mengakar kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan dominasi laki-laki. Perempuan masih dipandang lemah, kurang cerdas, dan akhirnya kalah bertarung dalam medan politik.

Hambatan lainnya adalah lemahnya akses yang dimiliki perempuan karena keterbatasan pendidikan, finasial, dan juga dukungan keluarga menjadi salah satu hambatan untuk terus maju dalam karier politik (peran ganda).

Faktor lainnya adalah partai politik yang tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Misalnya, dalam hal pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh parpol yang kerapkali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilu/formalitas. 

Di level rekrutmen pengurus, anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi pilihan kedua bagi parpol. Hal ini karena parpol masih kurang yakin perempuan mampu menjadi vote getter dan menaikkan elektabilitas parpol. 

Pendidikan Politik bagi perempuan 

Jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa.  Dari jumlah tersebut, sebanyak 131,88 juta jiwa berjenis kelamin perempuan (49,76%).

Adapun jumlah pemilih secara keseluruhan, baik di dalam serta luar negeri, adalah 192.828.520 pemilih. Mengenai pemilih laki-laki secara total, baik di dalam negeri maupun luar negeri, adalah 96.271.476 pemilih. Sedangkan perempuan sebanyak 96.557.044 pemilih. 

Bagaimana dengan Perolehan Suara di Parlemen?

Pada Pemilu 2004 sebanyak 65 perempuan berhasil mendapatkan kursi di parlemen. Jumlah itu hanya menyumbang 11, 82 persen keterwakilan perempuan di DPR. Pada Pemilu 2009 jumlah keterwakilan perempuan di parlemen naik menjadi 17, 86 persen. Saat ini, dari total 560 anggota DPR RI, 97 di antaranya adalah perempuan. Angka-angka itu sekaligus menunjukkan bahwa kuota 30 persen perwakilan perempuan di parlemen belum optimal. 

Dalam lingkup yang lebih luas, diperlukan gerakan secara nasional untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat perempuan yang dapat membangkitkan kesadaran perempuan pemilih akan pentingnya pemilu yang berbasis keadilan gender. Pandangan perempuan adalah makhluk domestik yang tidak cocok dengan dunia politik mutlak harus diakhiri. Perempuan justru harus maju paling depan untuk menjadi penggerak bangsa menuju perlindungan hak-hak masyarakat dan pembangunan berbasis kepada rakyat.

Hamidah Abdurrachman

Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar