Rekrutmen PPPK Tahap II Segera Dibuka, Pemkot Tegal Siapkan 300 Formasi

  Selasa, 23 April 2019   Lilisnawati
Sosialisasi Aturan Kepegawaian PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Ruang Rapat Lantai II Setda Kota Tegal, Selasa (23/4/2019). (Lilisnawati/Ayotegal.com)

TEGAL TIMUR, AYOTEGAL.COM—Pemerintah Kota Tegal segera membuka Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Formasi Umum. Sebab, berdasarkan analisis beban kerja dan jabatan sampai lima mendatang, Pemkot Tegal memiliki kekurangan pegawai mencapai 2650 orang.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tegal Irkar Yuswan Apendi, saat memberikan keterangannya pada Kegiatan Sosialisasi Aturan Kepegawaian PP No. 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Ruang Rapat Lantai II Setda Kota Tegal, Selasa (23/4/2019).

Maka, lanjut Irkar, untuk memenuhi kebutuhan tersebut mulai ditahun 2019 ini BKPPD akan berupaya melakukan rekrutmen pegawai sebanyak 625 orang yang akan dibagi dalam tiga tahap.

Tahap pertama BKPPD Kota Tegal saat ini telah melakukan seleksi penerimaan PPPK melalui jalur Formasi Kategori 2 (K2) yang diikuti 50 orang pada Februari-Maret yang lalu. Sebanyak 40 orang di antaranya memenuhi passing grade dan segera melakukan penandatangan perjanjian kerja. Formasi tersebut terdiri atas 38 guru dan 2 penyuluh pertanian.

Pada tahap kedua BKPPD berencana segera membuka penerimaan PPPK melalui jalur Formasi Umum sebanyak kurang lebih 200-300 fomasi yang akan diselenggarakan Juni. 

Sedangkan untuk tahap ketiga pemenuhan kekurangan pegawai melalui jalur CPNS yang rencananya dibuka Pemerintah Pusat pada Agustus-September 2019 mendatang dan akan mengusulkan sebanyak 500 formasi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tegal Jumadi dalam sambutanya saat membuka kegiatan tersebut berpesan kepada Pimpinan OPD agar Sosialisasi Aturan Kepegawaian PP No. 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Jumadi berharap aturan tersebut dapat disosialisasikan dengan baik, benar, dan diterapkan sesuai aturan kepada para pejabat struktural, pejabat fungsional, dan ASN di lingkungan kerja. Ia juga mengingatkan agar peserta nantinya paham dan dapat memberi pemahaman atau pengertian kepada para PPPK tentang hak, kewajiban maupun kesempatan berkarirnya berbeda dengan PNS. 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar