Hak Tak Dipenuhi, Puluhan Karyawan PT PSB Mengadu

  Kamis, 11 Juli 2019   Lilisnawati
Puluhan karyawan PT Panglima Siaga Bangsa (PSB) mengadu ke kantor Disnakerin Kota Tegal, Kamis (11/7/2019).

TEGAL BARAT, AYOTEGAL.COM—Merasa hak-hak tidak dipenuhi, puluhan karyawan PT Panglima Siaga Bangsa (PSB) mengadu ke kantor Disnakerin Kota Tegal, Kamis (11/7/2019).

PT PSB adalah perusahaan yang menerima penyerahan sebagian pekerjaan dari PT PLN Distribusi Jawa Tengah yang memerkerjakan 232 karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) untuk PLN UP3 Tegal.

Dalam pertemuan yang diterima langsung oleh Kepala Disnakerin Kota Tegal tersebut, sejumlah perwakilan karyawan menyampaikan bahwa hak-hak sebagai karyawan tidak dipenuhi, di antaranya pembayaran gaji karyawan sering terlambat, tidak dibayarkannya iuran BPJS sejak Maret, dan tidak dipenuhinya hak mereka untuk kelengkapan seragam kerja. 

Menurut Arif, gaji bersih yang diterima sekuriti PLN ULP Tegal Timur pun tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT).

"Iuran DPLK sejak Februari juga belum dibayarkan," imbuhnya. 

Sementara itu, selaku Manajer Keuangan, SDM, dan Administrasi PLN UP3 Tegal, Satria menyapaikan, pihaknya sudah berupaya mengomunikasikan masalah ini dengan manajemen PT PSB. Namun, menurutnya, PLN Tegal memiliki keterbatasan karena kewenangan terkait hal ini ada pada Direksi Pekerjaan PLN Distribusi Jawa Tengah. 

Ia pun menyampaikan bahwa persoalan ini sudah dilaporkan ke Semarang, Senin (8/7/2019) lalu. PT PLN pun sudah melayangkan surat peringatan satu ke pihak PT PSB. 

Menaggapi itu, Kepala Disnakerin Kota Tegal Heru Setyawan menyampaikan, akan mencarikan solusinya. Menurutnya, aduan secara lisan harus disampaikan secara tertulis yang dilengkapi data PKWTT dari semua jenis pekerjaan, perjanjian penyerahan pekerjaan antara PT PLN dengan PT PSB, dan data lain yang diperlukan.

"Kami akan mencermati isi perjanjian untuk melihat kemungkinan adanya wanprestasi," katanya.

Untuk menindaklanjuti aduan tersebut, pihaknya akan memfasilitasi terkait hal-hal yang perlu disiapkan untuk proses penyelesaian lebih lanjut.

Sebab, kata Heru, ini harus diprioritaskan dan diupayakan penyelesaiannya dengan segera. Karena kesejahteraan pekerja dan keluarganya harus dipenuhi dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar