Dewan Setujui Raperda RPJMD Tahun 2019-2024

  Senin, 22 Juli 2019   Lilisnawati
Penandatangan persetujuan Raperda RMJMD tahun 2019-2024 oleh Ketua DPRD Kota Tegal, Senin (22/7/2019).

TEGAL BARAT, AYOTEGAL.COM—DPRD Kota Tegal akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024. 

Hal itu terungkap saat rapat paripurna DPRD Kota Tegal, Senin (22/7/2019). 

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Tegal Edy Suripno ini menghasilkan persetujuan Raperda RPJMD tahun 2019-2014 untuk dibahas lebih lanjut dan pembahasan akan dilakukan oleh alat kelengkapan dewan. 

Sebelumnya, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono dalam sambutannya mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih atas semua saran dan dukungan yang telah disampaikan semua fraksi. Itu akan dijadikan perhatian dalam memperbaiki kinerja yang akan datang.

Beberapa poin disampaikan Dedy Yon terhadap berbagai pertanyaan dan masukan dari seluruh fraksi seperti diantaranya terhadap Fraksi PDI Perjuangan terkait kekosongan jabatan Sekretaris Daerah. 

Kemudian, terhadap Fraksi Demokrat Bersatu terhadap harapan agar Pantai Alam Indah menjadi obyek wisata pantai yang indah dan nyaman, Dedy Yon menyampaikan bahwa saat ini Pemkot telah memulai penataan terhadap bangunan dan pemasangan lampu hias serta perbaikan lampu penerangan.

Sementara itu, terkait pembongkaran tiga segitiga atau “pulau-pulau di sekitar bundaran” yang disampaikan Fraksi Pantura, wali kota menjelaskan, pembongkaran tersebut merupakan bagian dari penataan wajah kota, salah satunya revitalisasi alun-alun yang akan diubah menjadi taman bunga.

Untuk peningkatan pelayanan dasar kesehatan masyarakat kota tegal, yang disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dedy Yon menyampaikan, secara prinsip sependapat untuk dilakukan peningkatan akses pelayanan dengan inovasi-inovasi dan membangun tema-tema kesehatan yang inovatif.

Di sisi lain, mengenai harapan dari Fraksi Golongan Karya agar kondisi tingkat kemiskinan Kota Tegal dapat ditekan seminimal mungkin, dirinya sangat sependapat.

Mengenai pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait rencana peningkatan honor/gaji guru non-PNS selama lima tahun yang akan datang, ia akan memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan anggaran.

"Demikian pokok-pokok jawaban saya, selebihnya dapat disampaikan dalam pembahasan lebih lanjut di alat kelengkapan DPRD untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah," pungkasnya. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar