Dewan Setujui 3 Raperda jadi Perda Kota Tegal

  Jumat, 14 Februari 2020   Lilisnawati
Rapat paripurna DPRD Kota Tegal dengan acara persetujuan penetapan 3 Raperda tentang perubahan Perda 3 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu, perubahan Perda 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah kota Tegal dan pencabutan 3 peraturan daerah, Kamis (13/2/2020) (Humas Pemkot Tegal).

TEGAL BARAT, AYOTEGAL.COM -- Sebanyak 3 Rencana Peraturan Daerah (Raperda) akhirnya mendapat persetujuan dari DPRD Kota Tegal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Tegal.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kota Tegal dengan acara persetujuan penetapan 3 Raperda tentang perubahan Perda 3 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu, perubahan Perda 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah kota Tegal dan pencabutan 3 peraturan daerah, Kamis (13/2/2020).

Persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) satu, dua dan tiga DPRD Kota Tegal.

Saat menyampaiakan hasil pembahasan pansus, ketiganya menyatakan menyetujui tiga raperda tersebut ditetapkan menjadi Perda Kota Tegal.

Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro mengatakan, Pemerintah Kota Tegal diminta untuk segera menindaklanjuti apa yang telah disutujui oleh dewan.

"Pemkot Tegal harus segera menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono mengucapkan terimakasih kepada pansus DPRD Kota Tegal yang telah berusaha keras dengan mencurahkan segenap tenaga dan pikiran dalam membahas tiga rancangan peraturan daerah Kota Tegal.

Menurutnya, raperda tentang perubahan atas Perda Kota Tegal nomor 4 tahun 2016 tentang susunan perangkat daerah, sebelum ditetapkan menjadi perda harus melakukan tahap registrasi kepada biro hukum sekretariat daerah Provinsi Jawa Tengah.

"Sedangkan untuk raperda tentang perubahan atas perda nomor 3 tahun 2012 tentang retibusi perizinan tertentu setelah mendapat persetujuan penetapan menjadi perda akan terlebih dahulu dimohonkan evaluasi ke Gubernur Jawa Tengah," jelasnya. 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar