Terkait Bansos, Ketua Praja Inginkan Update DTKS Desa dan Dinsos Sinkron

  Sabtu, 06 Juni 2020   Dwi Ariadi
Ketua Praja Kabupaten Tegal Mulyanto Restu

SLAWI, AYOTEGAL.COM - Imbauan Bupati Tegal Umi Azizah agar kepala desa (kades) proaktif melakukan update data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) supaya penyaluran bantuan sosial tepat sasaran mendapat dukungan dari Ketua Praja Kabupaten Tegal, Mulyanto Restu.

Kades Dermasuci ini mendukung imbauan tersebut di tengah upaya penanganan penanggulangan pandemik Covid-19. Namun demikian, Mulyanto juga mengharapkan ada sinkronisasi data antara pengajuan dari desa dengan output data yang ada di Dinsos. 

''Sering beda. Desa sudah memberikan data ke Dinsos namun yang keluar data yg bukan diajukan oleh desa terbaru,''kata Mulyanto.

Perbedaan data tersebut disampaikan oleh Kades Mulyanto berdasarkan laporan dari operator Sistem Informasi Kesejateraan Sosial Next Generatation (SIKS-NG) 44 desa. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Nurhayati dalam konferensi pers terkait dengan DTKS, Kamis (4/6/2020) menegaskan, pihaknya  memiliki tim data dan ada satu supervisor yang mengakses sebagai administrasi untuk mengelola data dari usulan operator masing-masing desa.

Sesuai Permensos No 5 Tahun 2019, pengelolaan DTKS sacara regulai UU No.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin diamanatkan bahwa pengelolaan data kemiskinan itu dilakukan secara berjenjang dari desa, pemkab,  provinsi dan masuk data Dinas Sosial

''Data DTKS jadi dasar penanganan kemiskinan, baik itu program bansos maupun program lain. Komitmen bersama sangat dibutuhkan, terutama pemerintah desa. Bahkan, ada sanksi hukum kalau DTKS tidak dikelola secara baik,''tegasnya. 

Nurhayati menjelaskan, banyak data-data yang seharusnya sudah masuk kategori mampu, belum diusulkan untuk dihapus, atau sebaliknya warga miskin yang seharusnya masuk ke DTKS belum diusulkan masuk. 

''Kami apresiasi postif kepala desa yang memotivasi memfasilitasi dan mendayagunakan operator ditingkat desa sekaligus melakukan musyawarah desa dan kelurahan untuk update,''ujarnya. 

Menurut Nurhayati, pihaknya hingga sekarang masih berproses  mengawal bersama dengan data maupun supervisor yang ada di tiap-tiap kecamatan. 

''Ada sisi postif dari data DTKS harapannya pemdes ada keberlanjutan untuk bisa berkesinambungan untuk mengupdate data DTKS secara rutin setiap tiga bulan agar nantinya warga memang secara kriteria masuk diusulkan masuk, warga yang seharusnya tidak lagi masuk karena mampu itu  secara bertahap diusulkan dihapus,''tegasnya. 

''Kami memiliki tim data dengan 4 operator yang ada supervisor dan membuka kelas apabila operator desa membutuhkan pembinaan secara teknik sekaligus untuk komunikasi kita ada grup telegram, SIK-NG yang isinya adalah operator desa menjadi media ada komnikasi ada kesulitan teknis,''jelasnya.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar