Ormas PP Kabupaten Tegal Gelar Aksi Penolakan RUU HIP

  Kamis, 09 Juli 2020   Dwi Ariadi
Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Tegal menyampaikan aspirasi penolakan RUU HIP kepada Ketua DPRD Agus Salim, di depan kantor Pemkab Tegal, Kamis (9/7/2020).(Dwi Ariadi/Ayotegal)

SLAWI - Ratusan anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Tegal menyampaikan sikap penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Kamis (9/7/2020).

Mereka mendatang kantor Sekretarian Daerah (Setda). Ketika tiba di lokasi, mereka melakukan orasi di depan pintu gerbang dengan penjagaan ketat dari petugas Polres Tegal. 

Ikut dalam pengamanan, Kapolres Tegal AKBP M Iqbal Simatupang dan sejumlah perwira.  Dengan membawa pengeras suara, para anggota PP yang dipimpin M. Khuzaeni menyampaikan pernyataan sikap penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Kami menolak RUU HIP disahkan menjadi Undang-Undang. Kami minta pembahasan dihentikan," kata Komando Inti Mahatidana Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kabupaten Tegal, Wildanil Ukhro, yang juga sebagai koordinator aksi.

Menurut dia, hadirnya RUU HIP ini akan menimbulkan tafsir lain terkait ideologi bangsa yang berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa melahirkan Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

''RUU HIP ini justru berimbas kegaduhan bagi masyarakat Indonesia,''katanya. 

Karena itu, ia sangat menyesalkan langkah yang dilakukan DPR RI dengan inisiatif memeras sila-sila dalam Pancasila.

"Apalagi RUU HIP tidak ada urgensinya bahkan menimbulkan kegaduhan dan pertentangan di tengah masyarakat. Untuk itu, kami sangat mendukung maklumat MUI Pusat Tentang Penolakan RUU HIP ini,"lanjut dia.

Ketua MPC PP Kabupaten Tegal M. Khuzaeni mendesak DPRD Kabupaten Tegal supaya menyampaikan aspirasinya ke DPR-RI. 

Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta agar DPRD Kabupaten Tegal dan DPRD Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan pernyataan sikap resmi untuk penolakan RUU HIP.

"RUU HIP ini seperti mengubah konstruksi rumah. Indonesia sudah dibangun oleh pendiri dengan pondasi kokoh bernama Pancasila. Sehingga tidak perlu diganti. Kami menolak dan melawan kebangkitan komunisme, leninisme dan marxisme," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Tegal Agus Salim saat menemui ratusan anggota PP itu mengaku bakal menyampaikan aspirasi itu ke DPR RI.

“RUU HIP merupakan wewenang Pemerintah pusat sehingga aspirasi yang disampaikan akan diteruskan ke pemerintah pusat dalam hal ini DPR RI,” kata Agus, dengan pengawalan ketat dari kepolisian.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar