Kebijakan AIS Dinilai Beratkan Nelayan

  Rabu, 07 Agustus 2019   Lilisnawati
Ketua KUD Karyamina Hadi Santoso saat memberikan keterangan. (Lilisnawati/Ayosemarang.com)

AYO BACA : Pabrik Kayu PT Kalimas Tegal Ludes Terbakar

AYO BACA : Saksikan Panen Udang, Dedy Yon Ingin SUPMN Tegal Tingkatkan Mutu Pendidikan

TEGAL BARAT, AYOTEGAL.COM -- Adanya kebijakan baru dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menerapkan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) bagi kapal perikanan dianggap memberatkan nelayan di Kota Tegal. 
\n
\nSebab, selama ini para nelayan sudah menggunakan Vessel Monitoring System (VMS) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dianggap fungsinya sama yakni untuk memonitoring kapal di laut.
\n
\nHal itu diungkapkan Ketua KUD Karyamina Hadi Santoso, Selasa (6/8/2019) di kantornya. 
\n
\nMenurutnya, munculnya kebijakan tersebut dianggap tumpang tindih. 
\n
\n\"Kalau menurut saya, itu tumpang tindih. Atau kasarnya Kemenhub cari-cari proyek. Sebab antara AIS dan VMS itu sama fungsinya yakni untuk monitoring atau pengawasan kapal yang di laut,\" jelasnya.
\n
\nHanya saja, kedua produk tersebut dikeluarkan dari instansi yang berbeda. 
\n
\nIa pun berharap, baik KKP dan Kemenhub bisa berkoordinasi alat mana yang fungsinya lebih baik. Sebab, menurutnya, untuk bisa mendapatkan alat tersebut juga diperlukan biaya yang tidak sedikit.
\n
\n\"Misalnya jika kapal wajib menggunakan AIS maka VMS bisa dihilangkan. Demikian sebaliknya, karena alat identifikasi kapal saat melaut tersebut memiliki fungsi yang sama,\" pungkasnya. 

AYO BACA : Gerai Pelayanan Publik Hadir di Bumiayu

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar