Pascasarjana UPS Tegal Gelar FGD Analisa Putusan Korupsi Kian Ringan

  Sabtu, 12 Oktober 2019   Lilisnawati
Direktur Program Pascasarjana UPS Tegal saat memberikan kenang-kenangan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang

TEGAL TIMUR, AYOTEGAL.COM -- Program Pascasarjana Universitas Pancasakti (UPS) Tegal menggelar FGD dengan tema Analisis Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Menuju Putusan Hakim yang Adil dan Bermartabat, Sabtu (12/10/2019).

Berlangsung di aula FISIP UPS Tegal, FGD menghadirkan narasumber Adnan Topan Husodo (Koordinator ICW), Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Sekti Guntoro, dan Dekan Fakultas Hukum UPS Tegal Achmad Irwan Hamzani. 

Adapun FGD diikuti oleh sejumlah organisasi kampus, seperti organisasi kepemudaan, perwakilan Kejaksaan, Pengadilan dan juga mahasiswa S2. 

Direktur Program Pascasarjana UPS Tegal Hamidah Abdurrachman mengatakan, tema FGD tersebut merupakan sebuah penelitian yang tengah digarapnya. Hal itu berawal dari kegelisahan para akademisi yang melihat trend putusan korupsi itu kian ringan dan ada yang bebas.

Menurutnya, dengan adanya FGD ini, diharapkan ada pemahaman bagaimana disparitas putusan pidana dalam tindak pidana korupsi bisa terjadi.

Sebab, semua tahu bahwasannya korupsi itu sebuah kejahatan yang besar. Tentunya antara jaksa, hakim berfikir ketika memberikan putusan terhadap tipikor.

Selain harus seimbang dengan kerugian negara juga harus ada efek jeranya.

"Kalau putusan itu hanyalah formalitas semata tanpa ada efek jera maka korupai akan terus terjadi," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang mengatakan, pada prinsipnya, putusan itu sangat kasuistis.

Artinya, tidak mudah untuk membandingan satu perkara dengan perkara yang lainnya dengan hanya melihat pidana yang dijatuhkan. Karena dalam menjatuhkan putusan itu banyak faktor yang dilihat.

Menanggapi putusan korupsi yang kian ringan, menurutnya penentuan berat dan ringannya hukuman adalah kewenangan hakim yang menyidang. Dan apa yang dijatuhkan oleh hakim, ia menilai sudah melihat pertimbangannya.

Menurutnya, trend seperti itu harus menjadi bahan intropeksi diri, tidak saja bagi Pengadilan, tetapi juga proses pidana itu yakni dari penyelidikan, tuntutan sampai ke Pengadilan. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar