BPK Serahkan Hasil Pemeriksaan BPR Kota Tegal, Ada Masalah yang Harus Diselesaikan

  Rabu, 27 November 2019   Lilisnawati
Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ayup Amali kepada Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono dan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo, Rabu (27/11/2019). (Humas Pemkot Tegal)

SEMARANG, AYOTEGAL.COM- Pemerintah Kota Tegal menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Tahun Buku 2017 sampai dengan Semester I 2019.

LHP Kinerja PD BPR diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ayup Amali kepada Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono dan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Wasmad Edi Susilo, di Kantor Perwakilan BPK Jawa Tengah di Semarang, Rabu (27/11/2019).

Menurut Ayup, pemeriksaan yang dilakukan BPK bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan BPR yang dilakukan oleh PD BPR Bank Pasar.

Ia menyebut ada lima hasil pemeriksaan yang dilaksanakan antara lain, perencanaan penghimpunan dana, layanan nasabah, perencanaan penghimpunan dana belum didukung strategi yang jelas, aplikatif dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).

Selain itu, belum melaksanakan survei kepuasan nasabah serta layanan pengaduan konsumen serta belum adanya penyusun program penanganan kredit bermasalah dan laporan perkembangan penanganannya.

BPK juga menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan, seperti permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan BPR. Di antaranya, penghimpunan dana, penyaluran kredit dan pengawasan BPR.

"Apabila tidak segera diatasi, maka dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan BPR di Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Surakarta, dan Kabupaten Temanggung," terangnya.

Menanggapi itu, Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono usai menerima LHP mengungkapkan siap melaksanakan rekomendasi dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah.

"Ke depan, BPR dan OPD sudah harus siapĀ  memberikan laporannya. Saya juga mengharapkan agar BPR di Kota Tegal mempersiapkan langkah-langkah yang dibutuhkan oleh BPK," ujarnya.

Selain itu, berkaitan dengan kredit bermasalah, ia menginstruksikan agar BPR di Kota Tegal dapat ditangani dengan serius.

Dalam kesempatan itu juga diserahkan LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dalam rangka mendorong peningkatan PAD Tahun Anggaran 2018 sampai dengan triwulan III 2019 kepada Kabupaten Wonosobo, Banyumas, Jepara dan Boyolali.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar