Diskusi Silatda, KNPI Kabupaten Tegal Bedah Mekanisme Judicial Review UU Ciptaker

  Sabtu, 24 Oktober 2020   Dwi Ariadi
Diskusi Silaturahmi Pemuda (Silatda) #4 KNP Kabupaten Tegal dengan tema "Mekanisme Judicial Review dengan Semangat Pancasila dalam Mewujudkan Hukum Konstitusi Yang Bersupremasi.(dok)

SLAWI, AYOTEGAL.COM - DPD KNPI Kabupaten Tegal menggelar diskusi Silaturahmi Pemuda (Silatda) #4 dengan tema "Mekanisme Judicial Review dengan Semangat Pancasila dalam Mewujudkan Hukum Konstitusi Yang Bersupremasi", Sabtu (24/10/2020).

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan via zoom di antaranya, Prof. Arief Hidayat, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2013-2018 dan Hakim Konstitusi MK. 

Ketua DPD KNPI Kabupaten Tegal, Muhamad Ersal Aburizal mengatakn, pihaknya berkomitmen akan mendorong siapapun pemuda Kabupaten Tegal yang akan melakukan judicial review UU Ciptaker dan peraturan-peraturan lain hingga tingkat Perda yang mengancam hak asasi atau kemaslahatan hidup masyarakat.

"Kami akan siap mendorong dan berkontribusi untuk membantu OKP dan pemuda manapun untuk memperjuangkan hak hidup banyak orang,''katanya.

''Kami juga akan mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal untuk selalu melibatkan partisipasi pemuda dalam menyusun peraturan perundang-undangan ditingkat daerah,''jelas Ersal Aburizal menambahkan.

Sementara itu, dalam diskusi yang berlangsung hampir selama 4 jam tersebut, Prof Arif Hidayat berpesan kepada generasi muda untuk tidak termakan hoaks.

"Sebagai generasi muda Anda tidak boleh lupa sejarah bahwa Pancasila menyatukan semua kultur untuk itu sistem hukum kita semua bergantung pada Pancasila dan UUD 1945 yang point utamanya adalah Persatuan dan Keadilan,''ujarnya.
 
Prof. Arief menyepakati siapapun untuk berhak melakukan judicial review ke MK  karena itu salah satu tanggung jawab MK dalam menciptakan Hukum yang bersupremasi.

Narasumber lain, Dr. Syamsudin Noer yang juga sebagai Penulis Buku "Hak Ingkar Hakim Konstitusi" menyampaikan bahwa hukum adalah instrumen tercipta tatanan sosial yang baik. 

''Sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan lembaga tinggi negara Mahkamah Konstitusi utamanya kita selalu mengedepankan Semangat mewujudkan supremasi hukum Pancasila dan UUD 1945 dalam melaksanakan roda Konstitusi untuk itu memang perlu bagi kita semua merenungkan apa yang terjadi sebagai teguran dan koreksi agar sistem hukum kita tidak menyimpang sebagaimana Pancasila inginkan,"paparnya

Adapun, Violla Reininda, Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan Lembaga Konstitusi Demokrasi Inisiatif ( Kode Inisiatif ) menegaskan, UU Ciptaker lepas dari semangat mewujudkan konstitusi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

''Langkah hukum yang selalu dilakukan kami sebagai para aktivis dan bagian dari perjuangan rakyat selalu tak pernah mulus sebagaimana cita-citanya. Kebijakan Politik Pemerintah ditengarai sebagai hambatan terwujudnya supremasi hukum,''tegas Vio.

Fajar Dian Aryani yang juga sebagai pemerhati hukum dan dosen Fakultas Hukum UPS Tegal menyoroti soal kurangnya partisipasi publik di dalam proses pembuatan peraturan Perundang-undangan mengkhianati semangat konstitusi dan UU 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
 
"Melihat permasalahan hukum yang ada saat ini memang tingkat partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting kenapa gejolak yang saat ini terjadi muncul. Tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan melemah seiring dengan semangat menjalan konstitusi yang tidak konsisten dilakukan oleh pemerintah." 

Kegiatan diskusi  dihadiri oleh puluhan pimpinan OKP Se-Kabupaten Tegal dan mahasiswa fakultas hukum se-Jawa Tengah hadir juga beberapa keterwakilan lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang dimoderatori oleh  Irfan Fajar Satriyo Nugroho.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar