Susul Batang dan Jepara, Pemkot Tegal Segera Bangun Mal Pelayanan Publik

  Rabu, 28 Oktober 2020   Lilisnawati
Rapat Pembinaan Pelayanan Publik 2020 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Setda Kota Tegal, Selasa (27/10/2020) (Humas Pemkot Tegal).

TEGAL TIMUR, AYOTEGAL.COM- Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal berencana membangun sebuah mal pelayanan publik.

Hal itu sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No. 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Publik sekaligus mendung program Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Wakil Wali Kota Tegal, Muhamad Jumadi mengatakan, Pemkot Tegal sudah melakukan studi banding ke daerah yang sudah membangun mal pelayanan publik, seperti Batang dan Jepara.

"Kami sudah melakukan studi banding ke Pemerintah Kabupaten Batang dan Jepara. Mudah-mudahan Kota Tegal bisa membangun mal pelayanan publik yang lebih baik," katanya saat rapat Pembinaan Pelayanan Publik 2020 di Ruang Rapat Lantai II Kantor Setda Kota Tegal, Selasa (27/10/2020).

Menurutnya, kepatuhan terhadap UU 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah bukti keseriusan Pemkot Tegal sebagai penyelenggara negara dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, partisipatif, akuntabel dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

"Sudah bukan waktunya birokrasi bergerak lamban dan ketinggalan zaman. Birokrasi itu harus dapat bergerak cepat, maju, proaktif, dan cekatan dalam menjawab segala tantangan jaman untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima. Salah satunya dengan membangun mal pelayanan publik ini," ucapnya.

Jumadi mengungkapkan, pelayanan publik di Kota Tegal hingga saat ini belum mencapai seperti yang diharapkan. Kepatuhan Kota Tegal masih berada pada tingkat kepatuhan sedang. 

Hal tersebut terlihat dari hasil penilaian kepatuhan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah pada tahun 2019 yang lalu.

Secara keseluruhan, kata Jumadi, penilaian kepatuhan terhadap 64 layanan pada 10 perangkat daerah di Kota Tegal memperoleh nilai sebesar 72,03 atau masih masuk dalam zona kuning / tingkat kepatuhan sedang.

"Meski demikian kami sangat berterima kasih atas kerjasama semua pihak baik internal maupun eksternal, yang telah mendukung upaya perbaikan pelayanan publik di Kota Tegal," ucapnya.

Kepala Ombudsman Ri Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Siti Farida mengatakan, pihaknya banyak menerima laporan tentang keluhan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Dari Januari hingga Oktober 2020, pihaknya mencatat ada 246 laporan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, kemudian disusul lembaga kepolisian ada 58 laporan.

Ada pula laporan masyarakat yang ditujukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), ada 46 laporan, BUMN/BUMD 36 laporan, lembaga peradilan 23 laporan, kementerian 21 laporan, lembaga pendidikan negeri 19 laporan.

Menurutnya, pelayanan publik seperti DPMPTSP itu perlu memperhatikan sarana dan layanan khusus seperti ketersediaan layanan khusus bagi pengguna berkebutuhan khusus, adanya sarana pengaduan bisa SMS/telepon/fax dan sebagainya. Selain itu, perlu adanya maklumat.

"Maklumat penting karena bentuk kesepakatan pengguna layanan dengan pengguna untuk sama-sama mematuhi hak dan kewajiban," ungkapnya. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar