Erick Thohir Tegaskan Tak Ada Chip Pelacak di Vaksin Covid-19

  Kamis, 21 Januari 2021   Adib Auliawan Herlambang
Ilustrasi vaksin covid-19 (Istimewa)

JAKARTA, AYOTEGAL.COM -- Menanggapi simpang siur informasi di masyarakat, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, memastikan tak ada chip pelacak di dalam vaksin Covid-19, yang ada barcode dan itu pun pada botol vaksin.

“Jadi bukan vaksinnya ada chip, lalu dimasukkan ke badan kita. Tapi ini barcode, di botol vaksinnya," kata Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (20/1/2021).

Tujuan barcode pada botol untuk memudahkan pemerintah mendata sekaligus memantau perjalanan distribusi vaksin ke daerah-daerah.

"Ketika masuk ke dalam kotak vaksin, kotak vialnya, itu sudah jelas bahwa vaksin ini ada vial sekian. Jadi kalau di dalam kotak itu ada 10 botol, diambil satu langsung ketahuan," kata dia.

“Nah truk ini juga terlihat bahwa dari Bandung ke Aceh melalui apa, itu kelihatan jalannya, karena sekarang teknologi HP sekarang ini GPS sudah ada. Jadi kita tahu berapa jam ke sana dan thermometernya terukur, ketika sampai Aceh, ketika sampai Sumbar, Jabar yaitu ditemperatur 3-5,” kata dia.

Setelah sampai ke kota tujuan, vaksin akan tetap terpantau dan mencegah kecurangan selama proses pemberian vaksin.

“Setelah dibuka itu juga terdeteksi, itu sudah diambil, karena tugas kami sampai ke gubernur. Sampai gubernur itu lah kemarin kenapa kita meminta dengan hormat pimpinan daerah menjaga 2-8 (derajat),” kata dia.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cianjur, Sahli Saidi menjelaskan sidak berawal dari laporan masyarakat adanya kejanggalan beras yang diterima KPM. Karena itu, pihaknya turun langsung ke lapangan.

"Laporan masyarakat ternyata benar, kita temukan  karung beras yang tidak ada labelnya, ada indikasi persaingan bisnis," kata dia.

Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian pihak desa dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Cibeber untuk lebih teliti. Sebab, akibatnya bisa fatal.

"Pihak yang berwenang harus lebih teliti, karena hal ini tidak lepas dari persaingan bisnis. Yang jadi korban masyarakat,” tegasnya.

TKSK Cibeber, Dini Suciati menghimbau masyarakat penerima bantuan agar bersikap kritis dengan melaporkan jika ada temuan tersebut.

"Adukan saja jika KPM merasa tidak puas dengan bantuan yang diterima, termasuk beras yang tidak berlabel. Tapi harus secara tertulis,” katanya.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar