Pengelolaan Pembayaran PBB Kabupaten Tegal Masuk Peringkat 7 Jateng

  Kamis, 08 April 2021   Dwi Ariadi
Pencanangan Bulan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dicanangkan di Kabupaten Tegal.(dok)

SLAWI, AYOTEGAL.COM - Bulan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dicanangkan di Kabupaten Tegal, Kamis 8 April 2021. 
  
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Tegal Widodo Joko Mulyono menyampaikan, kinerja pengelolaan PBB oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) menempati peringkat ke-7 tingkat Jateng. 

Atas prestasi itu, kata Sekda Joko, Pemkab Tegal mendapatkan uang insentif Rp 9 miliar. 

"Hasil monitoring KPK, Kabupaten Tegal menduduki peringkat 7. Kabupaten Tegal juga masuk 4 besar yang diusulkan mendapat insentif dari Pemerintah Pusat,"kata Sekda Joko usai Pencanangan PBB-P2 Tahun 2021 yang digelar di Pendapa Amangkurat. 

Sekda Joko menjelaskan, monitoring KPK yang dilaksanakan di 8 wilayah Kabupaten Tegal itu, mendapatkan hasil yang baik untuk peningkatan kinerja Bappenda. 

''Hasilnya, diapresiasi KPK dengan mengusulkan pengucuran anggaran dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Tegal,''katanya 

"Rencana anggaran yang akan dikucurkan Rp 9 miliar. Nantinya anggaran itu akan dimasukan dalam APBD Kabupaten Tegal,"tambah Sekda Joko. 

Sementara itu, dalam pencanangan bulan panutan pembayaran PBB, Sekda Joko meminta kesadaran masyarakat dan petugas dalam meningkatkan PBB. 

Bahkan, dia juga berharap masyarakat memanfaatkan fasilitas digitalisasi pembayaran non-tunai untuk mengurangi kebocoran dalam pembayaran PBB.  "Kami akan menggandeng BI dan OJK untuk digitalisasi pembayaran, baik di retribusi, wisata, dan lainnya," bebernya. 

Kepala Bappenda Kabupaten Tegal, Eko Jati Suntoro menjelaskan, pencanangan bulan panutan pembayaran PBB diwujudkan dalam Surat Edaran (SE) Bupati Tegal untuk ASN baik di lingkungan Pemkab Tegal, TNI, Polri, Kemenag dan instansi lainnya. 

Surat edaran itu untuk pimpinan instansi yang menjadi wajib pajak agar membayar pajak lebih awal sebagai panutan.

Dijelaskan, ASN di Kabupaten Tegal yang menjadi wajib pajak sekitar 25 persen dari wajib pajak yang ada di Kabupaten Tegal."Nilainya lumayan 25 persen dari Rp 44 miliar," ucapnya. 

Ditambahkan, realisasi PBB tahun 2020 mencapai 99 persen dari target Rp 42 miliar. Sedangkan tahun 2021 ini, PBB ditargetkan Rp 44,5 miliar. Sementara itu, dibandingkan tahun 2019 sebelum Pandemi Covid-19, target Rp 39 miliar dan terealisasi lebih dari 100 persen.

"Kami akan terus melakukan pembenahan dalam penarikan PBB,"tandasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar