Bupati Tegal Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan ke Ahli Waris Pegawai Non-ASN

  Jumat, 23 April 2021   Dwi Ariadi
Bupati Tegal Umi Azizah menyerahkan santunan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris Dul Kholil, pegawai non-ASN Pemkab Tegal.(dok Humas Pemkab Tegal)

SLAWI, AYOTEGAL.COM – Bupati Tegal Umi Azizah menyerahkan santunan Jaminan Kematian dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris Dul Kholil, pegawai non-ASN Pemkab Tegal yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

Penyerahan klaim sebesar Rp 42 juta  berlangsung di ruang kerja Bupati Tegal Umi Azizah, Kamis 22 April 2021. Santunan diserahkan oleh Bupati Umi kepada istri almarhum, Siti Fatimah yang disaksikan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tegal, Novri Annur.

Menurut Umi, jaminan sosial tenaga kerja sangat diperlukan untuk menjamin hak dasar dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. 

''Risiko warga yang bekerja di lingkungan terbuka cenderung lebih tinggi dari mereka yang bekerja di dalam ruangan. Sehingga keikutsertaannya di BPJS Ketenagakerjaan sangat diperlukan sebagai bentuk perlindungan Pemerintah kepada warganya dari risiko kecelakaan kerja, kematian dan hari tua,''kata Umi Azizah.

Selain itu, Umi menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum. 

''Saya pribadi turut berduka atas kepergian suami ibu. Mudah-mudahan khusnul khatimah dan panjenengan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Saya titip, uang santunan ini bisa digunakan sebaik mungkin, bermanfaat untuk masa depan dan pendidikan anak,''ujarnya.

Sementara itu, Novri menyampaikan, pemberian santunan jaminan kematian ini merupakan salah satu manfaat dari keikutsertaan pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Setiap peserta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan sejumlah manfaat seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan hari tua.

Novri berharap, organisasi pemerintah daerah di lingkungan Pemkab Tegal bisa mendaftarkan pegawainya baik PPPK maupun tenaga kontrak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

''Adalah kewajiban setiap lembaga atau organisasi yang memperkerjakan karyawan atau menggunakan jasa tenaga kerja untuk mendaftarkannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tandasnya. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar