Larangan Mudik 2021, Ini 4 Pos Penyekatan dan Pengamanan di Kabupaten Tegal

  Sabtu, 01 Mei 2021   Dwi Ariadi
Rakor Pengendalian Transportasi dan Peniadaan Mudik Tahun 2021 di Rumah Dinas Bupati Tegal, Rabu 28 April 2021.(dok.Humas Pemkab Tegal)

SLAWI, AYOTEGAL.COM – Sebanyak empat titik pos penyekatan dan pengamanan saat larangan mudik 2021 akan diberlakukan di wilayah Kabupaten Tegal. 

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tegal Akhmad Uwes Qoroni usai melakukan konferensi virtual Rakor Pengendalian Transportasi dan Peniadaan Mudik Tahun 2021 di Rumah Dinas Bupati Tegal, Rabu 28 April 2021.

Menurut Uwes, keempat titik pos pengamanan dan penyekatan tersebut adalah Klonengan, Selapura, jalur pantura di depan LIK Takaru dan di rest area tol. 

''Keempatnya merupakan simpul atau akses masuk pemudik ke Kabupaten Tegal. Nanti dari unsur TNI-Polri, dinas perhubungan, Satpol PP dan badan penanggulangan bencana daerah akan melakukan pengecekan dan pengamanan lokasi,''katanya.

Kebijakan larangan mudik, lanjut dia,  terbagi atas tiga fase. Fase pertama adalah pengetatan pramudik yang berlangsung mulai tanggal 22 April sampai dengan 5 Mei. 

Fase kedua, peniadaan mudik mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei dan fase ketiga, yaitu masa pengetatan pasca mudik tanggal 18 sampai 24 Mei.

''Untuk fase pra dan pasca mudik, masyarakat boleh melakukan perjalanan antarwilayah provinsi. Namun, harus memenuhi ketentuan dan syarat dari Kementerian Perhubungan,''ujarnya.

Syarat itu di antaranya, wajib menunjukkan surat keterangan hasil tes PCR negatif atau hasil uji cepat antigen negatif pada kurun waktu maksimal 1×24 jam, termasuk tes GeNose C-19 dengan hasil negatif bagi penumpang pesawat.

Disampaikan, fase peniadaan mudik yang berlaku mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei tidak ada aktivitas atau pergerakan mudik warga, kecuali bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik. 

Keperluan non-mudik dimaksud antara lain bekerja atau perjalanan dinas, ada anggota keluarga yang meninggal dunia hingga kepentingan persalinan yang didampingi oleh maksimal dua orang.

Terkait dengan adanya travel gelap, kata Uwes, pihaknya bersama unsur TNI-Polri akan mulai melakukan razia travel gelap yang tidak memiliki izin mengangkut orang. 

Sementara itu, Bupati Tegal Umi Azizah menambahkan, prinsipnya aturan larangan mudik merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus diterapkan di masing-masing daerah. 

''Kebijakan tersebut diambil tentunya setelah menimbang risiko dan kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, disamping ancaman penularan varian baru Covid-19. Maka, sudah seharusnya Pemerintah merasa perlu melakukan pembatasan pergerakan secara masif,''jelasnya.

“Kita semua tentu tidak ingin terjadi lonjakan kasus baru di tengah pelaksanaan program vaksinasi ini. Belajar dari pengalaman sebelumnya, lonjakan kasus Covid-19 selalu terjadi usai libur panjang,''lanjutnya. 

Dikatakan oleh Bupati Umi, pemerintah tentunya sudah memperhitungkan ini semua bahwa keselamatan masyarakat itu nomor satu dan tsunami Covid-19 di India memberikan pembelajaran penting, jangan sampai itu terjadi di Indonesia.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar