Pelabuhan Tegalsari Kota Tegal Butuh Perhatian, Ini Usulan Dedy Yon ke Komisi IV DPR-RI dan KKP

  Jumat, 11 Juni 2021   Lilisnawati
Komisi IV DPR RI bersama Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Zaini melakukan tinjauan ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jumat 11 Juni 2021 (Humas Pemkot Tegal).

TEGAL BARAT, AYOTEGAL.COM- Komisi IV DPR RI bersama Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Muhammad Zaini meninjau Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jumat 11 Juni 2021.

Mereka meninjau langsung kondisi pelabuhan perikanan di Kota Tegal yang saat ini membutuhkan perhatian.

Hal itu punĀ  dimanfaatkan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono untuk mengajukan beberapa usulan untuk meningkatkan perekonomian para pelaku usaha di Pelabuhan Tegalsari itu.

Di hadapan Ketua Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini dan Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini, Dedy Yon menyampaikan terkait kebutuhan cold storage, armada mobil thermo, fiberbox, freezer dan lainnya.

Bukan hanya itu, Dedy juga mengajukan permohonan terkait pembangunan jalan di kawasan industri pengolahan ikan masyarakat nelayan, normalisasi Kali Bacin untuk lalu lintas nelayan kecil dan pembangunan TPI untuk nelayan kecil.

"Kami berharap dukungan dari DPR RI dan KKP agar bisa memberikan bantuan dari inventarisir permasalah nelayan yang ada. Kami meyambut dengan tangan terbuka, karena memang sektor perikanan adalah salah satu sektor andalan Kota Tegal," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Panja Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini menyampaikan bahwa semenjak Pelabuhan Tegalsari yang dibangun pada tahun 2004, belum pernah mendapatkan sentuhan dari pemerintah pusat. Padahal, kapasitasnya sudah tiga kali lipat.

"Harus ada rekomendasi yang konkret untuk pengembangan dan perbaikan sarana dan prasarana di pelabuhan ini," katanya.

Sementara Plt. Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan penataan secara komprehensif.

Di sisi lain, Muhammad Zaini juga menyampaikan bahwa permintaan bantuan dari masyarakat juga harus diimbangi dengan komitmen untuk menjaga dan memperhatikan operasional bantuan tersebut.

"Jangan sampai bantuan pemerintah tersebut berujung pada terbengkalainya alat-alat bantuan dari pemerintah," ucapnya.

Muhammad Zaini juga menyebut pihaknya akan mendiskusikan dengan koperasi atau dengan siapa yang akan mengelola barang-barang bantuan tersebut.

"Karena bantuan ini bukan diberikan kepada orang-perseorangan tapi harus diberikan kepada koperasi yang diharuskan mampu untuk mengelola agar dapat berjalan secara kontinu, bukan hanya pada saat diserahkan saja," tuturnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar