DPD-RI Minta Sengketa Lahan Penggusuran antara Warga dan PT KAI di Kota Tegal Disudahi

  Kamis, 17 Juni 2021   Lilisnawati
Rapat Dengar Pendapat antara warga korban gusuran dengan PT KAI, Kamis 17 Juni 2021 (Humas Pemkot Tegal).

TEGAL TIMUR, AYOTEGAL.COM- Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD-RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan mengundang PT KAI dan warga korban gusuran di Gedung Adipura, Balai Kota Tegal, Kamis 17 Juni 2021.

RDP tersebut membahas tentang sengketa lahan antara PT KAI dengan warga di sekitar Stasiun Tegal atau di Jalan Kolonel Sudiarto yang saat ini sedang diproses di pengadilan.

Ketua BAP DPD-RI Bambang Sutrisno mengatakan, pihaknya sengaja menggelar RDP untuk mendapatkan informasi dan data yang komprehensif terkait aduan masyarakat soal penggusuran yang dilakukan PT KAI kepada warga di Jalan Kolonel Sudiarto.

"Jadi ini sesuai yang diadukan masyarakat kepada kami. Sehingga kami berusaha mengundang semua yang terkait untuk duduk bersama," katanya.

Bambang juga mengungkapkan, pihaknya menginginkan agar persoalan tersebut agar dapat diselesaikan dengan segera.

Ia pun menyayangkan persoalan tersebut yang sudah masuk ke ranah pengadilan.

"Kalau sudah masuk ke pengadilan itu sebenarnya proses yang terjelek bagi kita. Jadi mudah-mudahan dengan duduk bareng di sini ada solusi terbaik walaupun tidak memberikan suatu final," tuturnya.

Pengacara warga gusuran, Yulia Anggraini mengatakan, dalam rapat tersebut warga menyampaikan bahwa PT KAI harus bertanggung jawab atas penggusuran yang telah dilakukan.

Menurutnya, warga korban gusuran juga menginginkan agar bisa kembali menempati lahan tersebut apabila tidak digunakan untuk pelayanan publik.

"Warga kan inginnya tetap di situ kalau memang tidak digunakan untuk pelayanan publik. Jadi mereka menuntut dibangunkan kembali dan dilakukan ganti bongkar atas bangunan yang telah mereka huni selama puluhan tahun," jelasnya. 

Sementara Kepala PT KAI Daop 4 Semarang, Wisnu Pramudyo mengatakan, pihaknya akan mengikuti proses hukum yang saat ini sedang berlangsung di pengadilan.

"Kita ikuti saja proses hukumnya. Terkait usulan dan solusi dalam RDP, PT KAI juga memiliki aturan dan memiliki pimpinan di atas. Kalau dari KS ataupun saya pribadi tidak bisa. Karena diikat oleh peraturan perundangan-undangan dan juga peraturan dari BPK dan KPK," terangnya. 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar