KPK Rekomendasikan Konsolidasi Paket Pekerjaan Pengadaan Langsung Pemkab Tegal, Ini Alasannya

SLAWI, AYOTEGAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan konsolidasi atau penggabungan sejumlah paket pekerjaan pengadaan langsung barang dan jasa pemerintah Kabupaten Tegal.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Tegal, Imam Rudy Kurnianto menyampaikan hal tersebut di ruang lobi Gedung Amartha Setda Kabupaten Tegal, Senin 13 Juni 2022.

Menurut Rudy, rekomendasi tersebut merupakan arahan KPK dari hasil monitoring control for prevetion (MCP) kepada jajaran Pemkab Tegal yang disampaikan saat rapat koordinasi program pencegahan korupsi dan optimalisasi pendapatan daerah, Selasa 7 Juni 2022 lalu.

Baca Juga: Jadwal Nonton Film Cinepolis Pacific Mall, Selasa 14 Juni 2022

Hasil pemetaan KPK pada area intervensi pengadaan barang dan jasa Pemkab Tegal tahun 2022, lanjut Rudi, berpotensi inefisien.

''Indikasi ini terlihat tidak hanya dari nilai keseluruhan pagu paket pekerjaan lelang dengan pengadaan langsung yang timpang, tapi juga proporsi jumlah paket pekerjaan yang dilelang sebanyak 105 paket tidak sebanding dengan jumlah paket pekerjaan pengadaan langsung yang mencapai 6.300 paket,''paparnya.

Rudi mengungkapkan, melalui konsolidasi paket pekerjaan di bidang jasa konstruksi ini akan diperoleh penghematan belanja APBD.

Ia mencontohkan, dari tender paket pekerjaan pembangunan Mal Pelayanan Publik senilai Rp21,2 miliar diperoleh pemenang lelang dengan harga terkoreksi Rp17 miliar atau ada penghematan 19,8 persen dari nilai pagu.

''Sesuai rekomendasi KPK, kami harus melakukan konsolidasi paket pengadaan langsung untuk mencegah inefisiensi. Sehingga proses pengadaan paket pekerjaan yang sedang berjalan kami hentikan sementara waktu untuk diidentifikasi ulang paket-paket mana saja yang bisa dikonsolidasi,” kata Rudy.

Baca Juga: 5 Film Tayang di CGV Transmart Tegal Selasa 14 Juni 2022l, Ini Jadwal Nonton dan Tiket Masuk

Adapun fitur pembatalan paket pekerjaan dalam menu aplikasi layanan pengadaan secara elektronik yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini sudah tersedia dan bisa difungsikan untuk mencegah risiko terjadinya kerugian negara atau inefisiensi anggaran.

Proses konsolidasi paket ini melibatkan tim teknis pejabat pembuat komitmen (PPKom) dan tim teknis pengadaan barang dan jasa. Adapun identifikasi konsolidasi paket tersebut mencakup paket pekerjaan konstruksi yang belum memiliki surat perintah kerja (SPK).

“Paket yang akan kita konsolidasikan ini nanti masih dalam proses mengundang penyedia jasa dan belum memiliki SPK,” jelasnya.

Kendati demikian, tidak semua paket pekerjaan pengadaan langsung bisa dikonsolidasi. Ada pertimbangan teknis tertentu sehingga paket tersebut lebih efisien tanpa harus dikonsolidasi.

Rudy menambahkan, untuk paket pekerjaan yang terkonsolidasi ini masih dimungkinkan pelaksanaan tendernya di bulan Juli dan SPK keluar di bulan berikutnya.