Lantik 229 Pejabat Fungsional, Bupati Tegal Soroti Kinerja Pelayanan yang Masih Berantakan

- Rabu, 18 Januari 2023 | 17:42 WIB
Bupati Tegal Umi Azizah melantik 229 pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pejabat fungsional (dok Humas Pemkab Tegal)
Bupati Tegal Umi Azizah melantik 229 pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pejabat fungsional (dok Humas Pemkab Tegal)

SLAWI, AYOTEGAL.COM – Bupati Tegal Umi Azizah melantik 229 pegawai negeri sipil (PNS) sebagai pejabat fungsional di Pendopo Amangkurat Setda Kabupaten Tegal, Kamis 12 Januari 2023.

Saat melantik, Umi Azizah mengharapkan, sebagai pejabat karir harus selalu mengedepankan prinsip profesionalisme untuk menunjang peningkatan kinerja pemerintahan yang dituntut inovatif dan adaptif terhadap perubahan cepat penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Di era digital society 5.0, kata Umi Azizah, publik semakin aktif dan sudah terbiasa membandingkan antara unit pelayanan satu dengan lainnya, antara swasta dengan pemerintah.

Baca Juga: Polisi Tangkap 6 Pelaku Kasus Pemerkosaan Remaja 15 Tahun di Brebes, Lima di Antaranya Masih Anak-anak

Jika merasa tidak puas, apalagi sampai mengalami diskriminasi, lanjut Umi Azizah, maka media sosial yang menjadi tempatnya mengadu, termasuk ke aplikasi Lapor Bupati dan media sosial pemerintah.

“Sebagai abdi masyarakat kita dituntut memberikan pelayanan terbaik dan profesional, disamping pula juga harus sabar menghadapi karakter masyarakat yang beragam,” kata Umi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tegal sempat menyoroti perilaku tenaga kesehatan di salah satu Puskesmas setelah mendapat pengaduan dari unggahan warganet di media sosial yang merasa diperlakukan kurang etis.

Ia pun segera meminta Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian SDM menindaklanjuti laporan tersebut.

“Semudah ini bapak, ibu, kinerja kita, tugas pelayanan kita diawasi langsung oleh masyarakat. Dan yang seperti ini pasti saya tindaklanjuti,” tegasnya.

Umi menjelaskan, secara empirik, suatu pelayanan publik dikatakan bermutu atau tidak, tergantung dari dua hal, yaitu kepatuhan birokrasi dan kepuasan masyarakat.

Halaman:

Editor: Dwi ariadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X