Bupati Pemalang Kena OTT KPK, Ganjar: Saya Sudah Mengingatkan Berkali-kali

SEMARANG, AYOTEGAL.COM - Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dan sejumlah pejabat Pemkab Pemalang dikabarkan terkena OTT KPK.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengetahui kabar tersebut pada Kamis 11 Agustus 2022 malam.

Ganjar menyayangkan kejadian OTT yang melibatkan kepala daerah di wilayah Jawa Tengah. Sebab, ia telah berulangkali memperingatkan kepada kepala daerah, agar tidak terlibat pada tindak kejahatan korupsi.

Baca Juga: Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Kena OTT KPK, Sejumlah Ruangan Kantor Pemkab Disegel

“Saya sebenarnya sudah mengingatkan berkali-kali kepada kawan-kawan, dan tentu saja saya akan menunggu perkembangan yang ada,” tegas Ganjar, seusai mengikuti acara Jagongan Bareng Ajaib, di Hotel Tentrem, Semarang.

Gubernur menegaskan, komunikasi dalam upaya memperingatkan para kepala daerah untuk tidak terlibat korupsi dilakukannya secara intensif.

Apalagi, Jawa Tengah sudah lama bekerja sama dengan KPK, untuk pencegahan korupsi.

“Saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerja sama kita dengan para penegak hukum, dengan KPK itu sudah terlalu sering,” ujarnya dikuti laman Humas Jateng.

Ganjar mengatakan, dalam setiap kegiatannya di Jawa Tengah, KPK tak hanya melakukan sosialisasi dan edukasi. Di dalamnya, terselip peringatan-peringatan atau kode yang harus diperhatikan kepala daerah. Penekanannya, kontrol diri pada individu.

“Hati-hati ya di Jawa Tengah ada yang umpama jual beli jabatan, ada lho di Jawa Tengah yang main proyek, ada lho yang seperti ini kira-kira yang jahat. Nah, pada saat itu kita harus melakukan kontrol diri,” tegas Gubernur.

Baca Juga: Lirik Lagu Lintang Raina Versi Sholawat, Cover Majelis As Syakiroh, Duh Aduh Siro Menungso

Ganjar mengatakan, Kabupaten Pemalang sedang dalam pendampingan Pemprov Jateng. Hal itu dalam rangka penunjukan Sekertaris Daerah baru karena yang sebelumnya (MA) mengundurkan diri, setelah terlibat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh kepolisian.

“Kami kemarin lagi mendampingi di sana dari problem yang dihadapi sekdanya, maka kemudian kami coba intens, ya saya tidak tahu kalau kemudian akan terjadi hal ini,” tandasnya.

Ganjar belum mengetahui informasi lengkap terkait OTT tersebut. Terkait OTT bupati di Gedung DPR, Ganjar mengatakan komunikasi tentang bisnis yang berujung pada usulan kebijakan seringkali berpotensi pada tindakan rasuah.

“Ini peringatan untuk semuanya, sudahlah hentikan semuanya kejahatan model seperti itu. Saya tidak tahu, mungkin di antara mereka juga berkomunikasi urusan bisnis, yang lari pada kebijakan dan sudah terlalu banyak sih beberapa kasus kan muncul, umpama mungkin mengajukan usulan, didampingi, mendapatkan fee, yang seperti itu biasanya (potensi korupsi),” tandasnya.